Istana Enggan Campuri Polemik Menteri Rini dan Komisi VI DPR
Minggu, 02 Juli 2017
Edit
BACA JUGA:
Gabedo.com - Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi SP enggan mengomentari
buruknya hubungan Menteri BUMN Rini Soemarno dengan Komisi VI DPR selama dua
tahun terakhir. Johan mengatakan, pengaruh buruk dari polemik tersebut dapat
ditanyakan ke Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution.
"Kalau itu tanya saja kepada Menteri Koordinator
Perekonomian (Darmin Nasution)," ujarnya di Jakarta, Minggu 2 Juli 2017.
Hal serupa juga disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono
Anung. Pram beberapa kali enggan mengomentari hal tersebut.
Sekadar informasi, Rini Soemarno dilarang ke DPR sejak Rapat
Paripurna menerima rekomendasi Pansus Angket Pelindo II pada Desember 2015.
Salah satu rekomendasi pansus adalah meminta Presiden Joko
Widodo memberhentikan Rini. Pasalnya, Pansus Pelindo II menganggap Rini dan
Direktur Utama Pelindo II RJ Lino melanggar konstitusi dalam perpanjangan
kontrak pengelolaan PT Jakarta International Container Terminal (JICT) antara
Pelindo II dengan Hutchison Port Holding (HPH).
Sejak saat itu, Presiden Jokowi mengutus Menteri Keuangan
Bambang Brodjonegoro untuk hadir dalam rapat kerja dengan Komisi BUMN DPR.
Setelah Bambang menjadi Kepala Bappenas, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
yang menggantikan Rini untuk hadir dalam rapat tersebut.