Jawab Kritik Prabowo Soal Presidential Threshold, Jokowi: Kenapa Dulu Tidak Ramai?
Jumat, 28 Juli 2017
Edit
BACA JUGA:
Gabedo.com - Presiden Joko Widodo menegaskan, ambang batas pencalonan
presiden ( presidential threshold) sangat diperlukan untuk melahirkan presiden
yang berkualitas serta memiliki dukungan mayoritas parlemen.
Hal ini disampaikan Jokowi menanggapi pernyataan Ketua Umum
Partai Gerindra Prabowo Subianto, yang menyebut presidential threshold adalah
lelucon untuk membodohi rakyat.
"Coba bayangkan, saya ingin berikan contoh, kalau 0
persen, kemudian satu partai mencalonkan, kemudian menang, coba bayangkan nanti
di DPR, di parlemen," kata Jokowi saat dicegat wartawan usai menghadiri
peluncuran program pendidikan vokasi dan industri, di Cikarang, Jumat
(28/7/2017).
Jokowi mengatakan, ia yang awalnya didukung 38 persen
kekuatan parpol di parlemen saja kewalahan. Apalagi, jika presiden terpilih
memiliki kursi yang sangat minim di parlemen.
"Ini proses politik yang rakyat harus mengerti, jangan
ditarik-tarik seolah-olah presidential treshold 20 persen itu salah," ucap
Jokowi.
Kepala Negara juga mengingatkan, ketentuan presidential
threshold sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional sudah
disepakati bersama antara pemerintah dan DPR.
Meski Fraksi Demokrat, Gerindra, PKS dan PAN keberatan
dengan ketentuan itu, namun mayoritas fraksi yang terdiri dari PDI-P, Golkar,
Nasdem, Hanura, PKB dan PPP menyetujuinya.
"Jadi ya silakan itu dinilai, kalau masih ada yang
tidak setuju, kembali lagi bisa ke MK, inilah negara demokrasi dan negara hukum
yang kita miliki," kata dia.
Jokowi juga mengingatkan, ketentuan presidential threshold
sebesar 20-25 persen sudah digunakan dalam dua kali pemilu presiden sebelumnya.
"Kenapa dulu tidak ramai? Dulu ingat, dulu (Gerindra
dan Demokrat) meminta dan mengikuti (presidential threshold 20-25 persen), kok
sekarang jadi berbeda?" ucap Jokowi.
Namun, saat disinggung bahwa pileg dan pilpres 2019 digelar
secara serentak, Jokowi tidak menjawabnya. Ia hanya mengulang pernyataan yang
sudah ia berikan.
"Ya kan ini mempertanyakan presidential tresshold 20
persen, kenapa dulu tidak ramai? Penyederhanaan sangat penting sekali dalam
rangka visi politik kita ke depan," jawab Jokowi.
Dalam jumpa pers bersama Ketua Umum Partai Demokrat Susilo
Bambang Yudhoyono, Kamis (27/7/2017) malam, Prabowo mengkritik keras
Undang-Undang Pemilu yang baru saja disahkan DPR pada 20 Juli 2017 lalu.
Kritik keras ditujukan Prabowo terhadap ketentuan ambang
batas pemilihan presiden atau presidential threshold.
" Presidential threshold 20 persen, menurut kami,
adalah lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia," ujar Prabowo.