Ketum Disebut Ingkar Janji, PAN: Ada Komunikasi Terputus ke Jokowi

Gabedo.com - Presiden Joko Widodo menyebut PAN akan mendukung pemerintah pada UU Pemilu, namun ternyata tidak. PAN menyebut ada komunikasi yang terputus kepada Jokowi terkait hal ini.

Dalam pengesahan UU Pemilu, PAN walk out (WO) dari sidang paripurna karena tidak setuju dengan pilihan paket yang ditawarkan. Sikap PAN berbeda dengan fraksi pendukung pemerintah lainnya.

"Di mana PAN bergabung pasti kita tetap keinginan dalam posisi yang sebagai mitra, sejajar yang paling mengisi, saling memperkuat, itu adalah suatu komitmen, kebersamaan, untuk membangun dan memperkuat bangsa dan negara," kata Waketum PAN Taufik Kurniawan saat dihubungi, Jumat (21/7/2017) malam.

Di balik pilihan PAN itu, Jokowi mengungkap soal adanya pertemuan dengan Ketum Zulkifli Hasan sehari sebelum pengambilan keputusan UU Pemilu. Pada pertemuan itu, Zulkifli kepada Jokowi berjanji untuk mendukung pemerintah. Di RUU Pemilu, pemerintah memilih paket A.

Namun ternyata PAN 'mbalelo' dan akhirnya WO saat voting akan dilakukan. Taufik menjelaskan soal alasa fraksinya di DPR WO. Menurutnya, PAN masih bisa berkompromi soal presidential threshold (PT) atau ambang batas. Namun tidak dengan metode konversi suara.

Di paket A, metode konversi suara adalah sainte lague murni. Sementara PAN ingin kuota hare yang ada di paket B. Sementara di paket B, presidential threshold adalah 0%. Hal tersebut tidak bisa diterima pemerintah.

"Maksud teman-teman khususnya PAN ingin ada ruang waktu agar ada musyawarah lagi. Intinya partai-partai menengah inginnya kuota hare. Dengan sainte lague murni sistem partai menengah akan dirugikan," ujar Taufik.

PAN menurutnya ingin ada dibukanya ruang kompromi. Taufik menyebut pihaknya ingin menemukan jalan tengah sehingga keinginan semua pihak dapat terakomodir.

"Kebuntuan komunikasi ingin kita carikan jalan tengah. Harapannya ada di titik tengah. Karena yang berpandangan PT 0 persen betul, tapi 20 persen juga bener. Makanya kami ingin musyaawrah utk mufakat," tuturnya.

Mengenai janji Zulkifli Hasan ke Jokowi, Taufik tak bisa berbicara banyak karena menurutnya itu pembicaraan pribadi. Namun mengenai sikap PAN yang WO, dia menilai ada komunikasi yang tidak tersampaikan kepada presiden.

"Hanya presiden dan ketum yang tahu. Ini masalahnya hanya di konversi suara. Sebenarnya kita ingin agar tidak voting, diberi ruang dan waktu," jelas Taufik.

PAN memang WO setelah sidang paripurna memutuskan akan mengambil voting pada Kamis (21/7) tengah malam setelah seharian lobi-lobi tidak berhasil dilakukan. Menurut Taufik, pihaknya berharap diberi kesempatan lagi untuk lobi-lobi lebih lanjut dan baru awal pekan depan pengambilan keputusan dilakukan.

"Agar Sabtu atau Minggu ini ketum-ketum diundang pak presiden. Baik yang koalisi dan non-koalisi. Harapannya ada titik kompromi, karena sepertinya ada informasi yang terputus ke presiden," ucap Wakil Ketua DPR itu.

"Kalau komunikasi ke presiden tidak terputus, Insya Allah pak presiden mau mendengarkan usulan. bicara heart to heart. Jadi ada komunikasi politik yang terputus," lanjut Taufik.

Dalam lobi sebelum pengambilan keputusan, menurutnya sempat tercetus wacana. Yaitu agar pengambilan keputusan dimundurkan. Namun ternyata mayoritas, yakni fraksi-fraksi pendukung pemerintah, tetap ingin melakukan voting.

Lantas apakah PAN saat ini masih berada di koalisi pendukung Jokowi?

"Kita kembalikan ke pemerintah," jawab Taufik.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkapkan adanya pertemuan dirinya dengan Ketum PAN Zulkifli Hasan. Pertemuan itu digelar sehari sebelum paripurna pengambilan keputusan RUU Pemilu pada Kamis (20/7).

"Untuk PAN, supaya diketahui bahwa sehari sebelumnya sudah bertemu dengan saya. Dan sudah menyampaikan kepada saya untuk mendukung (pemerintah)," ungkap Jokowi, Jumat (21/7).

Bagikan Artikel ini