Yusril Kritik Jokowi Gunakan Dana Haji untuk Pembangunan Infrastruktur
Sabtu, 29 Juli 2017
Edit
BACA JUGA:
Gabedo.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra
mengkritik langkah Jokowi yang hendak menginvestasikan dana haji untuk
pembangunan infrastruktur.
Yusril mengatakan, dana haji yang kini disimpan oleh
pemerintah seluruhnya adalah dana umat Islam, baik berasal dari kelebihan
penyelenggaraan haji, dana simpanan atau cicilan ongkos naik haji (ONH) yang
dibayarkan oleh calon haji.
"Dana yang kini jumlahnya melebihi Rp 80 triliun itu
seyogianya, di samping untuk membiayai perjalanan haji, tetapi dapat digunakan
untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam seperti membangun rumah sakit dan
sarana kesehatan," kata Yusril dalam keterangan tertulisnya, Jumat
(28/7/2017).
Yusril menengarai, penggunaan dana haji ini karena
pemerintah tengah kesulitan menghimpun dana untuk pembangunan infrastruktur
yang jor-joran. Sementara itu, utang kian menggunung dan defisit APBN sudah
mendekati ambang batas 3 persen yang ditetapkan undang-undang.
"Pemerintah makin sulit mencari pinjaman baru, sehingga
dana haji umat Islam mau digunakan," ucap Yusril.
Yusril mengatakan, pemerintah harus secara jelas
menerangkan, dalam bentuk apa penggunaan dana haji, karena semuanya harus
dibukukan sebagai utang negara kepada umat Islam yang harus dibayar dan
diperhitungkan kompensasinya.
Pemerintah seharusnya bicara dengan DPR, MUI, dan
ormas-ormas Islam sebelum memutuskan untuk menggunakan dana haji untuk
pembangunan infrastruktur.
"Sebagai partai berasas Islam, PBB tegas menolak
penggunaan dana tersebut secara sepihak, apalagi tanpa perhitungan dan
kompensasi yang jelas kepada umat Islam yang memiliki dana tersebut," ucap
ahli hukum tata negara ini.
Walaupun Jokowi menyebutkan dana haji sebesar itu akan
digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang kecil risikonya, Yusril
berpendapat, semua itu tetaplah harus dianggap sebagai pinjaman pemerintah
kepada umat Islam.
Jika sebegitu besar dana yang digunakan membiayai
infrastruktur, risiko bisa saja terjadi, sehingga bisa saja pemerintah suatu
ketika gagal memberangkatkan jemaah haji.
"Padahal umat Islam ada yang telah menjual tanah, sawah
dan ladang untuk membiayai perjalanan haji mereka," kata dia.
Keinginan menginvestasikan dana haji ke sektor infrastruktur
disampaikan Jokowi usai melantik anggota Dewan Pengawas dan anggota Badan
Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Istana Negara, Jakarta, Rabu
(26/7/2017).
Nantinya, lanjut Jokowi, keuntungan dari investasi tersebut
bisa dipakai untuk menyubsidi ongkos dan biaya haji sehingga lebih terjangkau
oleh masyarakat. Menurut Jokowi, cara seperti ini sudah dipakai di negara lain
sepeti Malaysia.
"Bisa saja kan (untuk infrastruktur). Daripada uang ini
idle, diam, ya lebih baik diinvestasikan tetapi pada tempat-tempat yang tidak
memiliki risiko tinggi, aman, tapi memberikan keuntungan yang gede," ucap
Jokowi.
Anggota BPKH Anggito Abimanyu mengaku siap menjalankan
instruksi Presiden itu. Menurut dia, ada Rp 80 triliun dana haji yang siap
diinvestasikan.