Eks Bakal Cawalkot Ini Ngaku Dimintai Mahar, Gerindra-PPP Bantah

Gabedo.com - Mantan bakal calon Wali Kota Palangka Raya mengaku pernah dimintai duit oleh Partai Gerindra dan PPP saat hendak berlaga di pilkada. Namun akhirnya dia gagal maju pilkada.

Dia adalah John Krisli. Dia diwawancarai Najwa Shihab dalam acara Mata Najwa yang disiarkan langsung oleh Trans7, Rabu (21/2/2018).

"Saat itu Partai Gerindra permintaannya Rp 350 juta satu kursi," kata John, yang saat itu membutuhkan empat kursi untuk maju Pemilu Wali Kota Palangka Raya.

Pihak yang memintai duit adalah Gerindra tingkat daerah. Saat itu, John membayar Rp 500 juta terlebih dulu. Kemudian John menginap di Jakarta.

Duit itu dibayarkan demi mendapatkan surat rekomendasi untuk menjadi calon kepala daerah. Ternyata bukan hanya Gerindra yang meminta uang mahar.

"Gerindra empat kursi, PPP dua kursi," kata dia.

PPP juga minta duit darinya. Jumlahnya sama, yakni Rp 350 juta untuk satu kursi. John membayar Rp 150 juta.

Namun John menyatakan tak punya kuitansi sebagai bukti kesaksiannya ini. Saat membayar, dia berpikir yang dia lakukan berdasarkan niat baik, bukan untuk menjebak partai-partai itu.

Menurut keterangan PPP yang disampaikan kepadanya, uang itu untuk membayar saksi-saksi. John bersedia membayar asalkan jumlahnya masih rasional. Namun akhirnya dia gagal berlaga di pilkada. Apa sebab?

"Ya karena mungkin saya kurang bayar," kata John.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani, dalam video yang ditayangkan di acara ini, menyatakan sudah meminta keterangan dari jajaran internalnya. Memang benar ada pemberian uang, namun kata Arsul itu bukanlah mahar politik.

"Kalau tidak salah Rp 50 juta. Tapi itu bukan mahar politik," kata Arsul.

Dia menjelaskan uang itu untuk membiayai aktivitas calon. Kalau saja ada mahar politik, jumlahnya pasti lebih dari Rp 50 juta. Apalagi uang itu sudah disepakati oleh yang bersangkutan.

Partai Gerindra lewat wakil ketua umumnya, Arief Poyuono, menyatakan uang yang disyaratkan ke John adalah uang untuk pembiayaan saksi-saksi dan survei. Menurutnya, saksi-saksi adalah kunci kemenangan pilkada. John tak berhasil menjadi calon karena tingkat keterpilihannya tidak bagus.

"Ternyata Pak John tidak naik elektabilitasnya. Tapi keburu ribut," kata Arief.

Arief menyatakan Undang-Undang Partai Politik membolehkan parpol menerima sumbangan. Jadi tidak ada yang salah bila seorang bakal calon memberikan sumbangan kepada partai yang hendak mengusungnya.

"Bukan mahar, (melainkan) sumbangan. Boleh, sumbangan itu boleh," ujar Arief.

Anggota Badan Pengawas Pemilu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan soal syarat-syarat duit yang dibebankan kepada bakal calon ini. "Pemberian dalam bentuk apa pun di awal itu tidak dibolehkan," kata Ratna.

Bagikan Artikel ini