Jokowi Berkomitmen Kembangkan Mobil Listrik
Minggu, 30 Juli 2017
Edit
BACA JUGA:
Gabedo.com - Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi menegaskan komitmennya
untuk mendukung pengembangan mobil listrik. Komitmen Presiden ini
dilatarberlakangi banyak pertimbangan, seperti perubahan global dan dampaknya
terhadap iklim dan lingkungan.
"Ke depan itu mau enggak mau, memang mobil listrik
harus kita hitung (perhitungkan). Harus kita lihat. Karena semua akan mengarah
ke sana," kata Jokowi kepada wartawan saat berkunjung ke acara Lebaran
Betawi 2017 di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan, Minggu
(30/7/2017).
Jokowi mengatakan, semua persiapan termasuk regulasi dan
riset harus disusun mulai sekarang. Jokowi menyampaikan, Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi (BPPT) bisa mengambil peran dalam penelitian dan
pengembangan mobil listrik itu.
"Jangan sampai, besok orang sudah ke sana
(mengembangkan mobil listrik mereka), kita bingung (belum punya
persiapan)," kata Presiden.
Jokowi menyampaikan, selain persiapan regulasi dan riset,
pemerintah juga perlu menyusun insentif yang dapat mendorong semangat
pengembangan mobil listrik. Insentif tersebut bisa diberikan kepada penemu, peneliti,
maupun industri.
"Ini semua harus disiapkan," kata Jokowi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan
sebelumnya mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan draft Peraturan Presiden
tentang pemanfaatan tenaga listrik untuk transportasi.
"Sudah ada instruksi tertulis dari Presiden bahwa
pemerintah mendukung pengembangan mobil listrik. Kebijakan ini untuk mendukung
terciptanya lingkungan yang lebih bersih. Sedang disusun (aturannya),
barangkali akan berupa peraturan presiden," kata Jonan Rabu lalu.
Bila rencana itu berhasil diterapkan, impor minyak maupun
elpiji bisa ditekan cukup drastis.
Sebelumnya, pemerintah juga telah menerbitkan sejumlah
regulasi mengenai pemanfaatan gas untuk transportasi, tetapi hasilnya tak
optimal.
Menurut Jonan, selain Kementerian ESDM, instansi lain yang
terlibat penyunan draft peraturan tersebut adalah Kementerian Keuangan dan
Kementerian Perindustrian. Dengan Kementerian Keuangan, salah satu hal yang
dibahas termasuk masalah perpajakan.
Menurut dia, dengan sistem perpajakan yang ada sekarang ini,
impor mobil listrik akan menjadi sangat mahal harganya bagi konsumen di
Indonesia.
"Ide teknisnya adalah baterai mobil listrik, bila
tenaganya habis, bisa ditukar dengan yang sudah terisi penuh. Sistemnya semacam
penukaran tabung elpiji. Soal perakitan di mana dan impor segala macamnya itu
di Kementerian Perindustrian," ujar Jonan.
Jonan menambahkan, bila rencana itu terealisasi, maka impor
minyak mentah dan bahan bakar minyak, termasuk elpiji, akan turun drastis.
Penggunaan tenaga listrik untuk transportasi juga sejalan dengan rencana bauran
energi nasional sebesar 23 persen dari energi terbarukan pada 2025 nanti.