Ketua DPP PAN: 2019, PAN bisa ke Jokowi Bisa Tidak...
Minggu, 23 Juli 2017
Edit
BACA JUGA:
Gabedo.com - Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto
mengatakan ada kemungkinan partainya tak lagi mendukung pemerintahan Presiden
Joko Widodo setelah adanya perbedaan sikap dalam RUU Pemilu.
"Kami enggak tersandera partai manapun atau dengan
Jokowi. Enggak ada kata harus kami dukung Jokowi, enggak. Untuk peluang dengan
Jokowi juga masih ada, tapi kalau harus juga enggak," kata Yandri ditemui
di Karawaci, Tangerang, Sabtu (22/7/2017).
Yandri mengatakan, sifat politik yang dinamis memungkinkan
pada 2019 nanti partainya tak lagi mendukung Jokowi. PAN membuka kemungkinan
merapat ke oposisi atau mengajukan poros baru.
"2019 PAN bisa ke Jokowi bisa tidak, atau kami
memajukan poros baru," ujarnya.
Yandri mengatakan, opsi-opsi ini kemungkinan akan jadi
pembahasan Rakernas PAN bulan depan. Terkait dengan sikap Jokowi setelah PAN
berbeda pendapat, Yandri mengatakan partainya tak merisaukan jika disingkirkan
dari koalisi.
Ia hanya mengingatkan kadernya yang menjadi Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, telah
bekerja dengan baik sesuai target.
"Kalau ini jadi alasan untuk me-reshuffle kabinet PAN
ya enggak apa-apa, kami ikhlas. Artinya parameter untuk reshuffle sudah
bergeser bukan lagi kinerja," ujar Yandri.
PAN sebelumnya tidak sejalan dengan koalisi pemerintah saat
pengambilan keputusan UU Pemilu.
PAN bersama tiga partai non-pemerintah, yakni Gerindra,
Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memilih keluar ruang rapat
paripurna atau walkout saat pengambilan keputusan UU Pemilu di Kompleks
Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/7/2017) malam.
Sekretaris Fraksi PAN, Yandri Susanto, menyatakan tidak ikut
dan tak akan bertanggung jawab terhadap hasil dari voting kelima isu krusial,
terutama presidential threshold yang sempat menyandera pembahasan RUU Pemilu.