Sri Mulyani: Jika Indonesia Tak Berutang...
Jumat, 28 Juli 2017
Edit
BACA JUGA:
Gabedo.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, adalah
memungkinkan jika pembangunan Indonesia dilakukan tanpa menggunakan utang.
Namun konsekuensinya, akan banyak anggaran yang dipangkas.
Dia mencontohkan, penerimaan negara tahun 2017 sebesar Rp
1.736 triliun, dan belanja negara sebesar Rp 2.133,2 triliun.
Dengan demikian, defisit anggaran pada 2017 diperkirakan Rp
397,2 triliun atau 2,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Jika ingin Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tanpa
utang maka Kementerian Keuangan harus memotong sekitar Rp 397,2 triliun. Adapun
hingga Juni 2017, utang pemerintah tercatat mencapai Rp 3.706,52 triliun.
"Kira-kira kalau (anggaran yang dipangkas) hampir Rp
400 triliun, (anggaran) apa dulu yang kami potong? Saya minta, kita buat
polling," kata Sri Mulyani, di Forum Merdeka Barat 9, Jakarta Pusat, Kamis
(27/7/2017).
Padahal, di sisi lain, banyak kementerian dan lembaga yang
meminta peningkatan anggaran dalam pos mereka masing-masing. Dia mengimbau,
masyarakat tak khawatir terhadap kebijakan pemerintah untuk berutang.
Sebab, lanjut dia, utang merupakan responsibility choice dan
strategi agar keuangan negara tetap stabil, namun seluruh kebutuhan masyarakat
tetap bisa terpenuhi.
"Gaji kan enggak mungkin saya potong. Kalau gaji, bayar
listrik, gaji TNI/Polri, gaji guru enggak boleh saya potong, apa anggaran
pendidikan atau kesehatan boleh saya potong?" kata perempuan yang akrab
disapa Ani tersebut.
Selain itu, Kementerian Keuangan juga tak mungkin memangkas
anggaran bantuan sosial seperti program keluarga harapan (PKH). Ani juga
menegaskan dirinya tak dapat memangkas anggaran pembangunan infrastruktur.
Sebab jika dipangkas, maka proyek-proyek seperti Mass Rapid
Transit (MRT) dan Light Rail Transit (LRT) dapat mangkrak.
"Nanti Anda semua kena macet terus, enggak apa-apa?
Pokoknya kan pemerintah enggak utang yang penting ya," kata Ani menyindir.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menceritakan
dirinya yang tengah menyusun RAPBN 2018 bersama DPR.
Dalam membahas anggaran, legislatif yang merupakan wakil
rakyat akan mengusulkan penambahan anggaran untuk kementerian/lembaga atau
daerah-daerah.
Misalnya penambahan anggaran untuk TNI/Polri dalam rangka
menjaga pertahanan perbatasan, penambahan anggaran untuk Kementerian Hukum dan
HAM dalam rangka penambahan sel di lapas, dan lain-lain.
Jika pemerintah tak berutang, penerimaan negara melalui
pajak harus ditingkatkan. Dengan demikian, pemerintah juga akan gencar
mengawasi dan "mengejar" kewajiban Wajib Pajak.
"Dibilang, 'Ibu membuat keresahan', kan garuk-garuk
saya jadinya. That's the problem, tapi itu political choice and strategic
choice. You want to invest or you just stop to do anything hanya for the sake
of untuk tidak utang saja," kata Ani.