Tjahjo Kumolo: Tidak Elok Berkoalisi namun Menikam dari Belakang
Jumat, 14 Juli 2017
Edit
BACA JUGA:
Gabedo.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berpendapat bahwa etika
dalam berkoalisi mestinya dikedepankan oleh seluruh partai politik pendukung
pemerintah.
Menurut Tjahjo, jangan ada partai politik yang berada di
dalam satu koalisi pemerintahan, namun ternyata tidak kompak dalam mendukung
sebuah kebijakan.
"Koalisi pemerintah seharusnya semua keputusan politik
bisa dilaksanakan, diamankan, diperjuangkan bersama dan beriringan. Tidak malah
ditinggal lari sendiri di tengah jalan," ujar Tjahjo melalui pesan
singkat, Jumat (14/7/2017).
"Harusnya mengedepankan kepentingan pemerintah,
masyarakat, bangsa dan negara dalam membangun sistem yang konsisten. Tidak elok
berkoalisi namun menikam dari belakang," kata dia.
Menurut Tjahjo, sebuah partai politik yang tergabung dalam
koalisi pemerintahan tetapi malah bertolak belakang dengan kebijakan
pemerintah, berarti memiliki kepentingan jangka pendek sendiri.
"Etika politik berkoalisi yang semakin tidak jelas
karena kepentingan jangka pendek. Dengan enteng saja meninggalkan etika
koalisi," ujar Tjahjo.
Tjahjo menegaskan, pernyataannya itu tidak bermaksud mengaitkan
pada dinamika politik yang terjadi belakangan ini.
"Pemahaman etika politik berkoalisi tidak hanya dalam
konteks pemerintahan Presiden Jokowi (Joko Widodo) dan Wapres Jusuf Kalla.
Pemerintahan siapa pun, kapan pun, komitmen akan konsistensi harus
dibangun," ujar Tjahjo.
Ia juga menolak menjawab saat ditanya apakah pernyataannya
tersebut berarti mendorong Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle jabatan
menteri yang berasal dari partai politik yang tidak sejalan dengan kebijakan
pemerintah.
"Saya tidak pada posisi menyampaikan pendapat kaitan
reshuffle kabinet. Itu hak mutlak Presiden yang tidak boleh diintervensi siapa
pun," ujar mantan Sekjen PDI-P itu.
