Fadli Zon Tuding Pemerintah Mau Jegal Prabowo Maju Pilpres 2019
Senin, 17 Juli 2017
Edit
BACA JUGA:
Gabedo.com - Waketum Partai Gerindra Fadli Zon menuding pemerintah hendak
menjegal Prabowo Subianto untuk kembali maju dalam Pilpres 2019. Tudingan ini
didasari ngototnya pemerintah agar presidential threshold 20 persen.
"Partai-partai itu mau membikin calon tunggal. Kalaupun
ada yang lain ya boneka saja. Dan saya kira itu tidak bagus bagi demokrasi.
Jangan ini dijadikan alat untuk menjegal Pak Prabowo," ujar Fadli di
gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/7/2017).
Seperti diketahui, Gerindra selama ini meminta agar
presidential threshold dihapus. Di sisi lain, pemerintah dan parpol
pendukungnya ingin presidential threshold 20 persen.
RUU Pemilu belum mencapai titik temu saat ini. Fadli
mengatakan Gerindra berkukuh pada pandangannya dan sudah siap-siap mengajukan
gugatan ke MK apabila ada presidential threshold dalam UU Pemilu nantinya.
"Menurut saya, yang ada sekarang itu pemerintah sedang
berusaha untuk menjegal Pak Prabowo untuk menjadi calon dan ini tidak masuk
akal. Tentu kita akan tempuh semua langkah-langkah, termasuk melakukan judical
review di MK dan cara-cara yang lain supaya demokrasi kita tetap dalam
aturan," tutur Fadli, yang juga menjabat Wakil Ketua DPR.
Fadli menjelaskan kecurigaannya tentang penjegalan terhadap
Prabowo dilihat dari ngototnya pemerintah dan partai pendukungnya tetap ada
presidential threshold. Sedangkan, menurutnya, jika dilihat dari keputusan MK,
sudah tidak ada lagi presidential threshold.
"Iya, kami tetap berpendapat bahwa sesungguhnya tidak
ada lagi PT kalau kita menyimak yang menjadi keputusan MK. Jadi harusnya
pembicaraan PT tidak ada lagi, seharusnya. Tapi kan ini dipaksakan sebagai
keputusan politik, bukan keputusan hukum konstitusional kita, ketatanegaraan
kita," ucap Fadli.
"Masalahnya, mereka memakai threshold yang lama, yang
sudah basi. Pemilu 2014 yang sudah dipakai Pilpres 2014. Secara logika akal
sehat, sudah tidak masuk akal. Kecuali dia tidak serentak," katanya.
Fadli mengatakan logika pemerintah terkait dengan hal ini
benar-benar tidak masuk akal. Ia menganggap ini sebagai permainan politik.
"Kalau sekarang kan tidak fair, jadi tidak masuk akal.
Logika pemerintah itu betul-betul logika yang tidak masuk akal. Saya kira
logika itu adalah logika untuk menjegal," kata dia.
Fadli melihat konfigurasi Partai Golkar dan PPP, yang pada
2014 tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP), berubah setelah pilpres.
"Dulu ada koalisi besar, KMP-KIH. Tetapi koalisi itu
sendiri sudah tidak ada lagi. Kemudian sekarang pemerintah berusaha menggalang
koalisi yang sebesar-besarnya dengan suara parpol dengan threshold yang mau
dikuasai, didominasi sehingga nanti tidak ada calon lain," tutur Fadli.