GP Ansor: Mereka Sudah Menolak NKRI, Gabung ISIS, Tak Usah Diterima
Selasa, 18 Juli 2017
Edit
BACA JUGA:
Gabedo.com - Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas berpendapat bahwa
pemerintah harus bertindak tegas terhadap ratusan warga negara Indonesia yang
dideportasi dari Turki.
Ratusan WNI tersebut diduga bergabung dengan
kelompok-kelompok radikal, salah satunya Negara Islam Irak Suriah atau ISIS.
"Kalau menurut saya (mereka) enggak usah diterima.
Sudah biarkan saja tidak punya kewarganegaraan," ujar Yaqut saat ditemui
di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (18/7/2017).
Menurut Yaqut, WNI yang berniat bergabung dengan ISIS dan
menyeberang ke Suriah, merupakan orang-orang yang menolak konsep Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sebab, lanjut Yaqut, ISIS dan simpatisannya memiliki tujuan
untuk mendirikan negara khilafah.
"Kan dia sudah menyatakan keluar dari Indonesia, ikut
ISIS kok. Sekarang begitu melihat ISIS runtuh kok balik lagi," kata Yaqut.
"Tujuan besar mereka kan hanya satu, mendirikan negara
khilafah. Kalau mereka WNI artinya mereka menolak NKRI. Mereka sudah menolak
kok mau balik lagi. Enak saja. Ya jangan dong. Suruh cari negara yang mau.
Seharusnya pemerintah jangan menerima mereka," ucapnya.
Sebelumnya, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum
Indonesia Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, sejak 2015
Kementerian Luar Negeri telah memulangkan sebanyak 430 WNI dari Turki.
Seluruh WNI yang dipulangkan tersebut diduga memiliki tujuan
untuk bergabung dengan ISIS dan menjadi foreign Terorris Fighter (FTF).
"Sejak 2015 sampai dengan kemarin. Kami sudah
memulangkan sekitar 430 WNI yang dideportasi dari Turki," ujar Iqbal.
Iqbal menjelaskan, WNI yang dideportasi tersebut terbagi
menjadi tiga bagian. Pertama WNI yang sudah berada di Suriah.
Kedua, WNI yang akan menyeberang ke Suriah dan ketiga, WNI yang
baru tiba di Turki.
"Mereka ada yang akan menyeberang ke Suriah, sudah
menyeberang dan ada yang baru tiba di Turki," kata Iqbal.
Sebagaimana penanganan WNI yang diduga menjadi FTF (Foreign
Terorrist Fighter), lanjut Iqbal, Kementerian Luar Negeri tengah mengupayakan
pemulangan bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
dan Pemerintah Turki.
Menurut Iqbal, seluruh WNI yang dipulangkan dari Turki akan
diidentifikasi oleh BNPT dan Polri untuk mengetahui apakah WNI tersebut terbukti
sebagai FTF atau hanya menjadi korban.
"Kami koordinasikan dengan densus 88 dan BNPT. Tugas
perwakilan Kemlu hanya berkoordinasi dengan otoritas Turki dan melakukan
screening awal. Begitu pulang di-handle oleh BNPT dan Densus 88," ucapnya.